Opsi A (Tidak Bermasalah)

1. Bahwa keputusan untuk memberikan FPJP kepada Bank Century adalah kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpu No.2 Tahun 2008 dan dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi ketidak stabilan sistem keuangan dengan menyehatkan Bank Century sebagai bagian dari perbankan nasional. Namun pemberian FPJP tersebut menimbulkan masalah hukum karena adanya dugaan pelanggaran atas mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang belaku;

2. Kebijakan Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik adalah kebijakan yang didasarkan pada Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK dan bertujuan untuk mencegah indonesia dari krisis ekonomi akibat pengaruh krisis keuangan global yang terjadi pada waktu itu;

3. Kebijakan KSSK yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah kebijakan yang didasarkan pada Perppu No.4 Tahun 2008. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menyelamatkan sistem keuangan dan sistem perbankan nasional dari ancaman krisis financial global yang terjadi pada saat itu;

4. Terdapat indikasi yang kuat bahwa kebijakan KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak disertai data dan informasi yang akurat dan lengkap, minim perdebatan dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, namun dapat dipahami mengingat situasi dan kondisi krisis yang terjadi pada saat itu.

5. Dalam kebijakan Pernyertaan Modal Sementara, masih terdapat perdebatan apakah telah terjadi kerugian negara atau belum; karena itu, mengenai hal ini Pansus sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya penilaiannya kepada aparata penegak hukum.

8. Berkenaan dengan dugaan adanya aliran dana PMS ke partai politik dan/atau pasangan capres/cawapres tertentu, Panitia Angket belum (tidak) menemukan adanya aliran dana ke partai politik dan/atau Tim Sukses pasangan capres/cawapres tertentu.

Opsi B (Bermasalah)

1. Diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Terkait dengan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, Panitia Angket telah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Hanura dalam pandangannya menyebutkan nama-nama. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan unit kerja dalam institusi, dan Fraksi Partai Gerindra menyebutkan pejabat yang bertanggung jawab. Nama-nama tersebut tercantum dalam matriks.

2. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melawan hukum yang berlanjut dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal dengan modus operandi penyimpangan dalam proses dan pelaksanaan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Penyertaan Modal Sementara yang dapat merugikan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

3. Berkenaan dengan dugaan adanya aliran dana PMS ke partai politik dan/atau pasangan capres/cawapres tertentu, proses penyelidikan dan penelususran aliran dana yang dilakukan oleh Panitia Angket belum dapat dituntaskan, karena kendala kewenangan pro justisia dan keterbatasan waktu.[*]

DRAFT FINAL KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN

Penyelidikan yang dilakukan oleh Panitia Angket tentang Pengusutan Kasus Bank Century dilakukan dengan pendekatan tematis fungsional mulai dari Proses Akuisisi dan Merger, Proses Pemberian FPJP kepada Bank Century, Proses Bail Out (Penyertaan Modal Sementara-PMS) kepada Bank Century dan Proses Aliran Dana dari Bank Century kepada Para Nasabah.

Berdasarkan pendekatan tersebut, dengan didahului himbauan untuk Penonaktifan Pejabat Negara yang diduga terlibat pada tanggal 17 Desember 2009, dilanjutkan dengan pandangan/catatan awal fraksi-fraksi yang disampaikan pada tanggal 8 Februari 2010, pandangan/catatan tentang aliran dana tanggal 17 Februari 2010 dan pandangan/catatan akhir tanggal 23 februari 2010, Panitia Angket membuat kesimpulan dan rekomendasi.

Himbauan untuk penonaktifan dan pandangan yang telah disampaikan pada rapat pleno Panitia Angket merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan dan rekomendasi ini.

Opsi A (Tidak Bermasalah)

1. Permasalahan Bank Century telah muncul sejak proses akuisisi-merger Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac yang tidak dilaksanakan menurut persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan proses akuisisi-merger Bank Century mengindikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan, sarat dengan penipuan dan praktek money laundering yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, dan pegawai bank;

2. Praktek penipuan dan money laundering yang dilakukan manajemen Bank Century berlangsung terus menerus akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan otoritas Bank Indonesia, sikap Bank Indonesia yang tidak tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menindak tegas manajemen Bank Century bahkan memberikan liniensi (kemudahan) yang berlebihan terhadap proses akuisis-merger yang dilakukan pemegang saham Bank Century padahal pemilik bank jelas-jelas tidak pernah melaksanakan komitmen-komitmennya;

Opsi C (Bermasalah)

1. Pengucuran Dana Bank Century melalui FPJP oleh Bank Indonesia dan penyertaan modal sementara oleh lembaga penjamin simpanan adalah keuangan Negara.

2. Patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mulai dari (a) operasional bank CIC, (b) proses akuisisi bank Danpac, dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century, (c) pemberian FPJP, dan (d) Penyertaan Modal Sementara sampai kepada, (e) mengucurnya aliran dana.[bersambung]

Dalam proses penyelamatan bank gabungan Bank CIC, Danpac, dan Pikko ini, mulai dari proses merger dan akuisisi, pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, penyertaan modal sementara, hingga penggunaan PMS atau aliran dana, PKS menilai adanya ketidakwajaran dalam proses peleburan ketiga bank yang bermasalah tersebut mulai dari tahun 2001-2004.

“Selain itu, ada penyimpangan dalam pengelolaan Bank Century yang dilakukan para pengurus bank yang berakibat memburuknya kondisi bank berupa memburuknya likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas,” ujar Andi.

Hal ini tercermin adanya surat berharga yang buruk dan disalahgunakan pemilik dan pengurus lama senilai Rp 3.980,55 miliar, penerbitan L/C fiktif yang akhirnya tidak dibayar lebih kurang sebesar Rp 1.774,83 miliar, kredit yang diberikan dengan kualitas sangat buruk dan sebagian fiktif yang berakibat pada pembebanan pencadangan aktiva produktif senilai Rp 1.257,22 miliar.

Pada periode FPJP, penyimpangan prosedur tercermin pada pemberian FPJP pada 14 November 2008 yang didasarkan permohonan bank pada tanggal 30 Oktober 2008 yang pernah ditolak BI, dan tanggal 3 November.

“Pemberian tidak didasarkan pada permohonan bank beserta data yang didasarkan pada keadaan terakhir bank. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BI tentang FPJP, termasuk edaran BI kepada bank umum dan kepada intern tentang FPJP,” ujar Andi.

Selain itu, lanjut Andi, pemberian tambahan FPJP sebesar Rp 17,321 miliar tanggal 18 November 2008 tidak didasarkan pada permohonan bank terkait kebutuhan jumlah FPJP karena bank, sesuai surat tanggal 17 November 2008, tidak menyebutkan jumlah kebutuhan FPJP. “Keputusan pemberian FPJP dilakukan sepihak oleh BI,” tambah Andi.

Kesalahan pada periode penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tercermin pada rapat dewan gubernur BI pada 20 November 2008. Saat ini, RDG BI pada dasarnya telah memiliki informasi mengenai kondisi CAR Bank Century, yaitu -35 persen, namun informasi ini tidak tersajikan.

Sementara itu, pemberian PMS dinilai dilakukan secara tidak terencana sehingga jumlah kebutuhan PMS tidak diketahui dan ditetapkan secara pasti. Kesalahan pada penggunaan PMS atau aliran dana, misalnya, tercermin dengan temuan adanya penggunaan rekening yang kemudian dimanfaatkan pihak lain dalam melakukan transaksi

Program ‘Tabungan Ku’, apabila berjalan sesuai rencana, artinay rakyat mendengar dan mengikuti program ini, bisa sangat luat biasa dana yang terkumpul untuk modal bank memberikan kredit, dan pastiinya banyak debitor yang bakal menikmati kredit dari bank.Kira-kira debitor golongan mana sih yang banyak menikmati limpahan duit sekian banyak itu?. Debitor kelas rakyat kecil, UKM ?, rasanya belum sampai ketitik ini, banyak kendala administratif yang sulit dipenuhi pengusaha kelas kecil ini yang menjadi syarat kelayakan mendapat pelayanan kredit dari bank.

Kasus BLBI dan Bank Century memberikan pelajaran berharga dimata rakyat kecil, bahwa betapa mudahnya pengusaha kakap dengan rekam jejak yang buruk mendapat kucuran dana milik rakyat, sedangkan rakyat banyak dari golongan kelas bawah hampir mustahil mendapat kemudahan seperti itu. Wajar bila timbul dugaan, bahwa sebenarnya negara ini semakin miskin karena banyak digarong, kemudian terinfirasi dengan gerakan koin buat Prita dan Bilqis, dalam waktu cukup singkat dan hanya donatur recehan, ternyata mampu mencapai angka M.

Rakyat kembali menduga-duga : “Jangan-Jangan …”

Semoga kali ini benar-benar untuk kepentingan Rakyat banyak.

Tempat hiburan yang menyajikan tarian telanjang (striptease) berjalan aman-aman saja di sebelah Kantor Polsek Taman Sari Jakarta, dan saat dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Humas Polda Metro Komisaris Besar Boy G Rafli, ia mengaku terkejut dan berjanji akan mengkonfirmasi ke Polsek Taman Sari.

Aneh, teroris yang jauh di jawa tengah aja tahu, ini didepan mata kok kaget. Gak tahu malu.

Realitas publik yang apatis seperti ini bukan lagi rahasia, mewabah kesemua lapisan masyarakat.

Apatisme juga terlihat ketika penghargaan diberikan kepada para pejabat pemerintah, anggota dewan perwakilan rakyat, atau BUMN, penghargaan karena prestasi.

Prestasi ?, rakyat diam tidak berkomenatar walaupun aneh tapi nyata, pekerjaan yang jadi tanggungjawab mereka pemenanag atau peraih penghargaan itu tidak terasa atau bahkan kadang tidak ada, tapi tetap saja rakyat tidak mau berkomentar, dan para peraih penghargaan anehnya tetap bangga, mengumbar ke sana ke mari tentang berhasil meraih penghargaan yang tanpa bukti nyata.

10 tahun reformasi, kondisi rakyat tidak berubah. Makin parah lebih benar barangkali kalau semua mau berkata jujur.

Sebagai warga Kabupaten Sukabumi cukup prihatin dengan penomena ini. Hanya dengan sebuah blog yang nampak sangat sederhana dan dibuat bukan oleh pasangan calon?, tentu bukan itu persoalannya, yang membuat prihatin adalah, nampak pasangan calon ini kurang begitu resfek dengan sebuah kewajiban membangun budaya politik yang sehat. Lantas apa hubungannya budaya politik sehat dengan sebuah blog ?

Alhamdulillah admin blog MAJU memberi kesempatan berkontribusi menuliskan opini nya dengan memberikan jalur akses ke blog ini, dan ini saya pahami kira-kira admin merasa perlu mendengar suara lain tentang calon ini yang kelak bila Allah menginzinkan akan memimpin Kabupaten Sukabumi untuk 5 tahun kedepan.

Pertama saya ucapkan terimakasih buat admin yang mungkin sekaligus penggagas lahirnya blo MAJU ini, bahkan bisa jadi sedikit dana dia keluarkan. Kedua, saya ingin menyampaikan keprihatinan buat pasangan calon bersangkutan, mengapa ? .

Blog MAJU ini selain berisi propile calon selebihnya hanya berisi berita, padahal kalau saya baca dari rekam jejak yang tertulis di propile masing-masing calon nampak beliau berdua sangat konsens pada persoalan pembangunan bidang pendidikan terutama calon wakil bupati, namun sayang kesibukan membuat pasangan ini tidak sempat menuangkan idea-idea nya di blog ini, bagaimana visi kedepan dalam membangun Kabupaten Sukabumi ini, sayang.

Sayang, ini kembali membuktikan tidak satunya kata dan perbuatan. Rakyat selalu dibohongi. Terakhir ketika seorang Taruna STPDN Jatinangor jadi korban kekerasan para seniornya dan kasusnya menjadi konsumsi media nasional hingga rupanya terpaksa Departemen Dalam Negeri melakukan perombakan dan berjanji kasus semacam itu tidak akan terulang lagi. Namun dengan kembali muncul peristiwa serupa yang sebelum yang baru-baru ini ditayangkan, ada kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan kini terulang lagi. Hal ini membuktikan bahwa perubahan yang menjadi tuntutan masyarkat banyak termasuk akademisi yang tahu persis bahwa kekerasan harus dihentikan segera. Tapi fakta kembali bicara lain. Kini kembali kasus serupa diketahui publik, artinya besar kemungkinan sistem kekerasan masih terus berjalan.

sampai kapan pemerintah mendengar suara rakyat, dengan bekerja sesuai amanah rakyat.

Di negara lain sebelum kejatuhan rezim Suharto pernah juga terjadi. Masih ingat kita bagaimana seorang diktator sekuat Marcos di Pilipina terpaksa harus kabur ke Amerika Serikat dan juga Syah Iran tumbang oleh Khomeini.

Jadi, sebenarnya kenapa harus tidak mungkin hanya karena konstitusi tidak secara eksplisit mencantumkan kata-impeachment, dan kemudian jadi tidak mungkin. Semua serba mungkin, contohnya partai Demokrat, partai yang tergolong masih sangat muda, baru satu kali ikut pemilu dan kemudian menang telak di pemilu kedua.

Yang pasti agar hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu benar-benar terjadi, mulailah jujur kepada rakyat, jangan lagi sakiti rasa keadilan rakyat.

Larangan memakai cadar yang diperlakukan menteri pendidikan Mesir, berawal dari dikeluarkannya larangan memakai cadar oleh Syekh Mohamed Sayed Tantawi, Imam Agung Al Azhar, yang kemudian larangan tersebut dibatalkan oleh sebuah pengadilan tinggi di Mesir itu disebabkan oleh pengajuan banding yang diajukan seorang siswi yang menolak untuk tidak memakai cadar. Hal ini(peristiwa tersebut) memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa institusi penegak hukum idealnya bebas interpensi kekuasaan.

Peradilan sebagai lembaga penegak hukum tidak akan pernah mampu melaksanakan misinya manakala kebebasannya dapat di interpensi seperti yang sering kita dengar dan saksikan di Indonesia.

Sebagai bangsa yang sering mengklaim sebagai bangsa besar dan berbudi harusnya malu dengan kenyataan bahwa kita sebagai bangsa belum mampu menata hidup berbangsa dan bernegara sesuai hukum yang berlaku di negara kita sendiri.